BBM Naik, Harga Sembako Dikhawatirkan Ikut Naik

 SEMARANG - Kabar kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang terus berhembus belakangan ini, membuat para pedagang kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional Semarang mulai resah. 

Mereka khawatir rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi jenis premium, dari Rp 4500/liter menjadi Rp 6.500/liter dan solar menjadi Rp 5.500/liter, memicu lonjakan harga bahan pokok.

Salah seorang pedagang di Pasar Jatingaleh, Nur Rahma (39) menuturkan, isu kenaikan BBM dikhawatirkan ikut memicu kenaikan harga bahan pokok seperti beras, cabai, bawang merah maupun bawang putih. 

Pada Selasa (28/5), harga cabai Rp 25.000/kg, bawang merah Rp 30.000/kg, bawang putih Rp 28.000/kg. Harga tersebut relatif mulai stabil dibanding dua bulan lalu.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang, Ulfi Imran Basuki menyatakan, sejauh ini isu kenaikan BBM belum bepengaruh pada komoditas harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional Semarang. Sebaliknya, beberapa komoditas yang sebelumnya melambung, seperti bawang merah, bawang putih dan cabai merah, mulai kembali normal.

Menurutnya, pihaknya tetap melihat adanya kemungkinan kenaikan harga sembako apabila pemerintah menetapkan kenaikan harga BBM. Hal itu terjadi jika pemerintah memutuskan mengambil opsi kenaikan harga BBM untuk seluruh BBM bersubsidi. Untuk mengantisipasi gejolak harga di pasaran, setiap harinya tim dari Disperindag selalu memantau perkembangan harga.

"Dari hasil pantauan sampai saat ini harga yang dijual pedagang masih stabil," katanya. 

Berdasarkan data dari Disperindag, stok komoditas sembako relatif aman. Cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota Semarang. Tercatat, kebutuhan dan posisi stok menyebutkan, pasokan beras mencapai 12.200 ton sementara kebutuhan hanya 10.100 ton.

Gula pasir tersedia hingga 6.103 ton sedang kebutuhan sebesar 3.685 ton, kebutuhan minyak goreng 735 ton sedangkan stok sampai 882 ton, tepung terigu mencapai 7.050 ton sedang kebutuhan 3.475 ton, stok telur ayam tersedia 490 ton kebutuhan hanya 440 ton, stok daging ayam 745 ton kebutuhan 735 ton, dan kebutuhan daging sapi 130 ton sedangkan stok sampai 178 ton.

JUMLAH PENDUDUK INDONESIA SETIAP TAHUN MENINGKAT

Penduduk Indonesia menurut Provinsi 1971, 1980, 1995, 2000 dan 2010
Provinsi	Penduduk
	1971	1980	1995	2000	2010
Nanggroe Aceh Darussalam	2.008.595	2.611.271	3.847.583	3.930.905	4.494.410
Sumatera Utara	6.621.831	8.360.894	11.114.667	11.649.655	12.982.204
Sumatera Barat	2.793.196	3.406.816	4.323.170	4.248.931	4.846.909
Riau	1.641.545	2.168.535	3.900.534	4.957.627	5.538.367
Jambi	1.006.084	1.445.994	2.369.959	2.413.846	3.092.265
Sumatera Selatan	3.440.573	4.629.801	7.207.545	6.899.675	7.450.394
Bengkulu	519.316	768.064	1.409.117	1.567.432	1.715.518
Lampung	2.777.008	4.624.785	6.657.759	6.741.439	7.608.405
Bangka Belitung	-	-	-	900.197	1.223.296
Kepulauan Riau	-	-	-	-	1.679.163
DKI Jakarta	4.579.303	6.503.449	9.112.652	8.389.443	9.607.787
Jawa Barat	21.623.529	27453525	39.206.787	35.729.537	43.053.732
Jawa Tengah	21.877.136	25372889	29.653.266	31.228.940	32.382.657
DI Yogyakarta	2.489.360	2.750.813	2.916.779	3.122.268	3.457.491
Jawa Timur	25.516.999	29188852	33.844.002	34.783.640	37.476.757
Banten	-	-	-	8.098.780	10.632.166
Bali	2.120.322	2.469.930	2.895.649	3.151.162	3.890.757
Nusa Tenggara Barat	2.203.465	2.724.664	3.645.713	4.009.261	4.500.212
Nusa Tenggara Timur	2.295.287	2.737.166	3.577.472	3.952.279	4.683.827
Kalimantan Barat	2.019.936	2.486.068	3.635.730	4.034.198	4.395.983
Kalimantan Tengah	701.936	954.353	1.627.453	1.857.000	2.212.089
Kalimantan Selatan	1.699.105	2.064.649	2.893.477	2.985.240	3.626.616
Kalimantan Timur	733.797	1.218.016	2.314.183	2.455.120	3.553.143
Sulawesi Utara	1.718.543	2.115.384	2.649.093	2.012.098	2.270.596
Sulawesi Tengah	913.662	1.289.635	1.938.071	2.218.435	2.635.009
Sulawesi Selatan	5.180.576	6.062.212	7.558.368	8.059.627	8.034.776
Sulawesi Tenggara	714120	942.302	1.586.917	1.821.284	2.232.586
Gorontalo	-	-	-	835.044	1.040.164
Sulawesi Barat	-	-	-	-	1.158.651
Maluku	1.089.565	1.411.006	2.086.516	1.205.539	1.533.506
Maluku Utara	-	-	-	785.059	1.038.087
Papua Barat	-	-	-	-	760.422
Papua	923440	1.173.875	1.942.627	2.220.934	2.833.381
INDONESIA	119.208.229	147.490.298	194.754.808	206.264.595	237.641.326
Catatan : Termasuk Penghuni Tidak Tetap (Tuna Wisma, Pelaut, Rumah Perahu, dan Penduduk Ulang-alik/Ngelaju)
Sumber : Sensus Penduduk 1971, 1980, 1995, 2000 dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1995

PAN Usulkan BLSM Untuk 5 Bulan

JAKARTA - Anggota DPR komisi II dari fraksi PAN Teguh Juwarno meminta Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) diajukan selama 5 bulan dengan nominal sebesar Rp 300 ribu per bulan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi.

Hal itu sesuai dengan postur APBN Perubahan 2013, sehingga program sosial P4S dan BLSM benar- dilaksanakan tepat waktu dengan jumlah dan sasaran yang tepat.

"Oleh karena itu kami meminta BLSM diberikan minimal Rp300 ribu per bulan selama 5 bulan," ujar Teguh Juwarno di rapat paripurna DPR, Senin (17/6/2013).

Teguh mewakili PAN menegaskan fraksinya setuju dengan postur APBNP 2013. Menurut Teguh postur yang telah diusulkan antara pemerintah dengan DPR sudah sesuai dan baik untuk generasi selanjutnya.

"Negara berkewajiban menyejahterakan masyarakat. Kami menyetujui RAPBNP 2013 ini untuk generasi mendatang," papar Teguh.

Menurut Teguh fraksi-fraksi yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi tidak salah. Pasalnya semua keputusan fraksi bertujuan mensejahterakan masyarakat Indonesia, yang berbeda hanya memilih kebijakan saja.

"Kedua kelompok, baik yang menerima maupun yang menolak kenaikan harga BBM, semua memperjuangkan masyarakat. Ini cuma pilihan kebijakan," ungkap Teguh

BLSM Tidak Hilangkan Penderitaan Rakyat

 JAKARTA - Anggota DPR Komisi XI Ecky Awal Mucharam menjelaskan kenaikan harga bahan bakar minyak(BBM)bersubsidi membuat masyarakat menderita. Meski dengan ada Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Ecky menilai bantuan tersebut tak mengilangkan penderitaan masyarakat.

"Kalau BLSM habis semester pertama tahun 2014 masyarakat merasakan dampaknya harga BBM naik," ujar anggota DPR dari fraksi PKS tersebut di gedung DPR, Selasa (17/6/2013).

Ecky menegaskan kalau BLSM tidak memberikan solusi untuk membantu masyarakat miskin di seluruh Indonesia. Pasalnya bantuan yang diberikan sedikit, tidak sesuai dengan efek domino kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Sebenarnya balsem hanya sedikit, kurang bahkan, dibandingkan penderitaannya, balsem hanya 4 bulan doang," ujar Ecky.

Saat ini DPR sedang memutuskan apakah anggaran untuk BLSM disetujui atau tidak. Pasalnya tiga fraksi, PKS, Hanura, dan PDI-P menilai BLSM hanya alat politik pemerintah.

Pemerintah mengajukan anggaran kompensasi BLSM sebesar Rp 27,9 triliun di dalam APBN. Anggaran tersebut diambil dari pengurangan BBM bersubsidi. Dengan anggaran tersebut masyarakat diberikan bantuan hanya selama 4 bulan setelah harga BBM bersubsidi naik.